Inisiatif Indonesia

Indonesia menjadi negara aktif yang berpartisipasi dalam perjanjian internasional untuk mengatasi perubahan iklim, seperti Perjanjian Paris dan Perjanjian Glasgow. Indonesia juga telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Target ini meliputi lima sektor utama, yaitu energi, pengelolaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), pertanian, dan limbah.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia telah menyusun dan menerbitkan berbagai rencana aksi, strategi, dan kebijakan di tingkat nasional, antara lain:

• Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) yang berisi program-program prioritas di berbagai sektor.
• Percepatan Program Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang menetapkan target pencapaian bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050 dari total konsumsi energi nasional.
• Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025.
• Reformasi Tata Kelola Hutan yang menetapkan target peningkatan luas hutan lindung menjadi 30 persen dari luas daratan nasional pada 2030.
• Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang menetapkan tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, serta mekanisme koordinasi dan pemantauan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi Indonesia terhadap dampak perubahan iklim.

Selain itu, Indonesia juga telah menyatakan komitmennya untuk mencapai carbon neutrality atau netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Carbon neutrality adalah kondisi di mana emisi GRK yang dihasilkan oleh suatu negara sama dengan jumlah GRK yang diserap oleh sumur karbon alami atau buatan di negara tersebut.

Untuk mencapai carbon neutrality, Indonesia harus melakukan dekarbonisasi atau pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan sumber-sumber emisi GRK lainnya. Dekarbonisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

• Meningkatkan efisiensi energi dan penghematan energi di semua sektor.
• Mengembangkan teknologi rendah karbon dan hijau, seperti kendaraan listrik, hidrogen, bioenergi, dan penangkap karbon.
• Meningkatkan peran sumur karbon alami dan buatan, seperti hutan, lahan gambut, laut, dan tanaman.
• Melakukan transisi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti mengubah pola konsumsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan.

Perjanjian Paris 2015

Sebanyak 196 negara membuat kesepakatan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global menjadi jauh di bawah 2 derajat Celsius dari tingkat pra-industri. Bahkan, jika memungkinkan di bawah 1,5 Celcius.
Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara harus menyampaikan kontribusi dalam bentuk Nationally Determined Contribution (NDC).

Perjanjian GlasGlow 2021

Perjanjian Glasgow merupakan perjanjian iklim paling ambisius dan mendesak yang pernah ada. Perjanjian ini menunjukkan komitmen politik yang kuat dari para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Perjanjian Glasgow menetapkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain:

• Meminta negara-negara peserta Perjanjian Paris untuk meninjau dan memperkuat target emisi GRK mereka pada 2030 dalam NDC masing-masing sesuai dengan tujuan 1,5 derajat Celsius.
• Menyepakati untuk mengakhiri penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik dan menghentikan pendanaan baru untuk pembangkit listrik tenaga batu bara.
• Menyepakati untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30 persen pada 2030 jika dibandingkan 2020.
Menyepakati untuk meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
• Menyepakati untuk meningkatkan dukungan bagi negara-negara rentan terhadap dampak perubahan iklim.
• Menyepakati untuk meningkatkan kerja sama dalam hal inovasi teknologi rendah karbon dan tahan iklim.