Loading...
Loading...
TUAH
INDUSTRI HULU MIGAS
PASCA MASA JAYA
Dua sampai tiga dekade silam, Indonesia terkenal sebagai negara produsen dan eksportir utama
minyak dunia. Ini terjadi lantaran negara kita mampu memproduksi minyak bumi dengan jumlah
besar dan mengekspornya.
Dengan fakta tersebut, Indonesia pun menjadi salah satu anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC)
yang punya pengaruh lumayan besar kala itu.
Adapun untuk dalam negeri, industri hulu minyak dan gas (migas) punya peranan penting bagi pembangunan Tanah Air.
Ini karena memberikan sumbangan besar bagi penerimaan negara.
Hasil riset Reforminer Institute menyatakan,
pada medio 1970-1990 sektor migas memberikan sumbangan 62,88 persen terhadap penerimaan negara.
Indonesia bukan lagi negara surplus migas
bahkan saat ini terancam mengalami krisis migas.
Pasalnya, produksi minyak bumi dari tahun ke tahun relatif menurun, sementara konsumsinya terus meningkat.
Keterangan: 1 barel = 159 liter
Sumber: Konsumsi minyak bumi (BP Statistical Review of World Energy 2018)
Produksi minyak bumi (SKK Migas 2018)
Kondisi serupa dialami gas. Meski pasokan gas dalam negeri masih lebih besar dibandingkan tingkat konsumsinya,
ada fakta bahwa tren produksi gas Tanah Air kian menyusut.
Keterangan: Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD)
Sumber: Konsumsi minyak bumi (BP Statistical Review of World Energy 2018)
Produksi minyak bumi (SKK Migas 2018)
Penurunan jumlah produksi minyak juga membuat anjloknya kontribusi penerimaan industri hulu migas terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Belanja Negara (APBN).
Tahun 2000 penerimaan pada industri ini menyumbang kontribusi 41,6 persen terhadap APBN, sementara pada 2018 hanya sebesar 6,58 persen.
Meski bukan lagi penyumbang penerimaan terbesar dalam APBN,
industri hulu migas masih punya peran signifikan menggerakan roda perekonomian.
Bahkan sektor ini menyebabkan efek berganda di berbagai bidang.
Hasil penelitian SKK Migas dan Universitas Indonesia tahun 2015
Tak hanya itu, multiplier effect lain dari sektor hulu migas adalah terdongkraknya industri dalam negeri. Utamanya, terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Hal itu bisa terjadi karena SKK Migas mengeluarkan Pedoman Tata Kerja (PTK) yang mengatur pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di hulu migas. Dalam PTK ini, KKKS wajib melibatkan perusahaan dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
Selama beberapa tahun terakhir, tren penggunaan TKDN di sektor ini terus meningkat.
Sumber: SKK Migas 2018
Hal itu berdampak positif bagi pendapatan perusahaan dalam negeri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memasok barang dan jasa ke industri hulu migas.
Sumber: SKK Migas 2018
Terkait transaksi keuangan juga memberikan efek berganda pada perbankan nasional. Sebab sejak tahun 2009, industri hulu migas diwajibkan menggunakan bank umum nasional.
Khusus bagi KKKS yang sudah memasuki masa produksi, semua transaksi pembayaran wajib menggunakan bank BUMN atau BUMD.
Total transaksi pembayaran pengadaan melalui bank-bank itu dari April 2009 sampai September 2018 mencapai 69,36 miliar dollar AS
Sumber: SKK Migas 2018
Efek berganda lain dari industri hulu migas adalah Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil migas.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Pusat
84,5%
Gaji PNS, Guru, Jaksa
Pembangunan jalan, perkantoran, dan fasilitas umum
Pemerintah Daerah
15,5%
Pendidikan 0,5%
Provinsi
Kabupaten/ kota penghasil
Kabupaten/ kota non-penghasil
Pemerintah Pusat
69,5%
Gaji PNS, Guru, Jaksa
Pembangunan jalan, perkantoran, dan fasilitas umum
Pemerintah Daerah
30,5%
Pendidikan 0,5%
Provinsi
Kabupaten/ kota penghasil
Kabupaten/ kota non-penghasil
Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat karena merupakan daerah Otonomi Khusus (Otsus) maka punya perhitungan DBH migas berbeda.
Pemerintah Pusat
30%
Gaji PNS, Guru, Jaksa
Pembangunan jalan, perkantoran, dan fasilitas umum
Pemerintah Daerah
70%
Peningkatan kesejahteraan masyarakat 55%
Provinsi
Kabupaten/ kota penghasil
Kabupaten/ kota non-penghasil
Pemerintah Pusat
30%
Gaji PNS, Guru, Jaksa
Pembangunan jalan, perkantoran, dan fasilitas umum
Pemerintah Daerah
70%
Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat 40%
Provinsi
Kabupaten/ kota penghasil
Kabupaten/ kota non-penghasil
Salah satu daerah yang bisa menjadi contoh relevan keberhasilan pengelolaan DBH migas dan efek berganda industri hulu migas adalah Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur.
Kabupaten ini, awalnya dikenal daerah miskin, tetapi ekonominya kini terdongkrak dengan hadirnya industri hulu migas. Angka pertumbuhan eknonominya pun dari tahun ke tahun terus naik.
Padahal, jika menilik ke belakang, Bojonegoro pernah menjadi daerah paling miskin se-Jawa Timur. Bahkan pada masa kolonial Belanda, sejarawan Australia C.L.M. Penders dalam buku Curse To Blessing menyebut Bojonegoro sebagai endemic poverty atau pusat kemiskinan.
Lewat regulasi tersebut BUMD tak perlu lagi repot-repot mengeluarkan biaya operasional migas karena akan ditanggung lebih dahulu oleh KKKS. Baru setelah itu daerah akan mengembalikan biaya tersebut secara bertahap dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk perusahaan daerah terkait.
Kepemilikan saham BUMD dalam PI sebesar 10 persen tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan atau dijaminkan.
Sumber: migas.esdm.go.id, April 2017Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS memiliki berbagai program untuk membangun daerah yang menjadi wilayah eksploitasi.
Contoh di Kepulauan Anambas dan Natuna, Kepulauan Riau.
Ada tiga KKKS yang beroperasi dan
membangun daerah ini:
Membangun Bandara Udara Matek di Kepulauan Anambas.
Dahulu hanya digunakan untuk jalur keluar-masuk industri hulu migas di kepulauan tersebut.
Saat ini bandara pun sudah melayani penerbangan komersil.
Bersama Yayasan Umar Kayam merenovasi infrastruktur dan membina pariwisata di Desa Belibak, Kecamatan Palmatak.
Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Mengadakan pelatihan dan pendampingan rutin untuk pengelolaan homestay, manajemen desa wisata, dan tour guide wisata bahari serta budaya.
Merenovasi 5 rumah warga setempat supaya menarik untuk digunakan sebagai homestay bagi wisatawan.
Membangun sistem berwawasan lingkungan dengan konsep Adiwiyata di tiga sekolah dasar (SD).
Pada 2015 meluncurkan program pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Karya Anambas Tumbuh Mandiri (KASTURI).
Menginisasi program Balai Budidaya Ikan (BBI) sejak tahun 2007. Program ini telah memberikan manfaat kepada 271 nelayan dari 19 desa di lima kecamatan Kepulauan Anambas.
Menjaga ekosistem lingkungan dengan membuat konservasi tukik (anak penyu).
Budidaya pertanian tanaman organik di Desa Teluk.
Mendirikan TK Anoa pada 1999 dan TK Wijaya Kusuma yang diresmikan pada 2018.
Membangun gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Piabung, Pulau Matak.
Menyediakan layanan Posyandu Lavender di Desa Air Bini.
Sumber: Steller SKK Migas
Membangun SMP rintisan pada 2005 dan SMA pada 2011.
Membangun Desa Ekonomi terpadu di Desa Air Bini Kecamatan Siantan Selatan.
Deretan efek berganda industri hulu migas yang telah dibahas di atas membuktikan, meski tidak lagi dalam masa jayanya sektor industri ini punya peranan positif masif dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia.
Untuk itu, semua elemen bangsa Indonesia wajib mendukung dan mendorong upaya eksplorasi hulu migas. Selain untuk pembangunan, diharapkan melalui upaya ini produksi migas nasional naik sehingga bisa mengecilkan gap antara konsumsi dan produksi migas.
Konten ini merupakan hasil kerja sama antara:
Mikhael Gewati
Moh. Latip
Mikhael Gewati
Sri Noviyanti
Kurniasih Budi
Daniel Malau
Firman Setiawan
Syifa Asky Fitaya
Hisnudita Hagiworo
Lalu Arman Rozika
©Copyright 2018 PT. Kompas Cyber Media
