Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2029. Pada berbagai kesempatan, Presiden Prabowo bahkan berulang kali mengungkapkan optimismenya dalam merealisasikan target tersebut.
Lantas, bisakah perekonomian Indonesia melesat hingga 8 persen, mengingat sejak Reformasi 1998, pertumbuhan ekonomi tak pernah tembus 7 persen?
Meski di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil, target tersebut bukan tidak mungkin diwujudkan.
Sebagai bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah memetakan fondasi dan tantangan serta menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut dengan proyeksi pertumbuhan stabil pada 2026-2027.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026-2027
Indonesia punya 3 modal untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia (di atas 5%) secara konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi global yang berada di kisaran 2% - 3%.
Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan optimisme dengan rentang yang cukup lebar (hingga 5,7%). Optimisme ini memperlihatkan potensi akselerasi ekonomi domestik di tengah perlambatan atau stagnasi pertumbuhan global.
Sumber: Bank Indonesia, IMF, dan World Bank
Mesin ekonomi Indonesia terbilang tangguh.
Dari 6 penyokong, hanya konsumsi rumah tangga yang berada di bawah pertumbuhan nasional.
Aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia berkinerja baik.
Ekonomi Jawa sebagai kontributor terbesar tumbuh di atas rerata nasional.
Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi pada sasaran 2,5±1 persen, serta memastikan defisit fiskal tetap sehat. Untuk itu, kebijakan moneter 2026 dirancang pro-stability dan pro-growth dengan tetap membuka ruang penurunan suku bunga BI Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Stabilisasi rupiah dilakukan melalui intervensi di pasar valas luar negeri dan domestik, pengelolaan devisa hasil sumber daya alam, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.
Sinergi fiskal-moneter diperkuat lewat koordinasi KSSK, tidak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjalankan UU P2SK, tetapi juga mendorong pembiayaan, konsolidasi perbankan, pendalaman pasar keuangan, serta perlindungan konsumen.
Strategi ketiga menitikberatkan pada perluasan akses pembiayaan untuk menopang program hilirisasi dan industrialisasi yang membutuhkan dana Rp 47,6 triliun pada periode 2025–2029.
Kebutuhan ini ditopang oleh sektor swasta sebesar 86 persen, disusul Danantara 9 persen dan fiskal pemerintah 5 persen, melalui berbagai instrumen seperti PMA, PMDN, penerbitan obligasi, pinjaman luar negeri, serta pembiayaan perbankan dan pasar modal.
Untuk memastikan pembiayaan mengalir efektif, BI memperkuat model bisnis yang komersial dan mendukungnya dengan berbagai instrumen, mulai dari kredit perbankan, pembelian obligasi di pasar sekunder, hingga fasilitas lindung nilai.
Koordinasi KSSK diperkuat dan kebijakan makroprudensial dilonggarkan melalui kenaikan Insentif Likuiditas Makroprudensial menjadi Rp 423 triliun, yang diarahkan ke sektor prioritas Asta Cita, dengan target pertumbuhan kredit 9–12 persen pada 2026 dan 9–13 persen pada 2027.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025
di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Strategi keempat diarahkan untuk mempercepat ekonomi digital nasional melalui perluasan penggunaan QRIS, BI-FAST, dan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah dengan target 60 juta pengguna QRIS dan 45 juta merchant pada 2026.
Penguatan dilakukan lewat pengembangan New BI-FAST yang terhubung dengan sistem pembayaran industri, modernisasi BI-RTGS, pembangunan pusat data transaksi, serta konsolidasi industri guna meningkatkan keamanan siber dan mencegah fraud.
Digitalisasi transaksi pemerintah terus diperluas, dari bantuan sosial hingga keuangan daerah, dengan target nilai transaksi digital payment Rp 88,31 triliun pada 2026 dan Rp 101,41 triliun pada 2027.
Transaksi QRIS dan BI-FAST juga diproyeksikan terus meningkat. Secara bersamaan, BI bereksperimen menerbitan Digital Rupiah sebagai alat pembayaran digital resmi untuk merespons maraknya kripto dan stablecoin swasta yang belum teregulasi.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025
di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Strategi kelima difokuskan pada penguatan kerja sama investasi dan perdagangan internasional untuk mendukung hilirisasi dan pembiayaan, dengan pendekatan bilateral dan regional. Bank Indonesia memperluas skema local currency transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan pada dollar AS. Setelah diterapkan di ASEAN, Jepang, dan China, LCT akan diperluas ke Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.
Di sisi lain, sistem pembayaran digital lintas negara terus dikembangkan agar transaksi antarnegara lebih cepat, murah, dan efisien melalui penggunaan mata uang lokal. Skema ini diharapkan menekan risiko fluktuasi nilai tukar, seperti pada perdagangan Indonesia–Malaysia yang bisa langsung menggunakan rupiah–ringgit tanpa konversi dolar.
Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan diharapkan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan pada dollar AS.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025
di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Presiden Prabowo dalam
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025
di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
