Indonesia dan Permasalahan Sosialnya

Indonesia dengan keberagamannya tampak indah bak mozaik.

Namun, di balik keindahannya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya permasalahan sosial.

Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa ada tujuh masalah sosial di Tanah Air yang mesti mendapat perhatian khusus.

Tiga di antaranya terkait..

Kemiskinan

Keterpencilan

Disabilitas

Permasalahan sosial tersebut mesti disikapi dan direspons oleh berbagai pihak. Salah satunya, perguruan tinggi.

Sebagai lembaga pendidikan tertinggi, perguruan tinggi berperan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjadi jembatan percepatan penanganan masalah dan perubahan sosial.

Pasalnya, kewajiban tersebut telah tertuang
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pendidikan dan Pengajaran
Penelitian dan Pengembangan
Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Prasetiya Mulya
berdiri pada 1982

Didirikan oleh lebih dari 70 pebisnis terkemuka di Indonesia, antara lain Sudono Salim (Pendiri Salim Group), William Soeryadjaya (Pendiri Astra Internasional), Susanta Lyman (Pendiri Lyman Group), dan Eka Tjipta Widjaja (Pendiri Sinar Mas Group).

Tak ketinggalan tokoh akademisi dan aktivis kebangsaan, seperti Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Prasasto Sudyatmiko, Pang Lay Kim, dan Indradi.

Universitas Prasetiya Mulya merupakan pelopor sekolah bisnis sekaligus program Master of Business Administration (MBA).

LANJUT BACA

Kemiskinan

9,8 persen dari 26,42 juta jiwa

penduduk Indonesia pada Maret 2020 merupakan warga miskin.

Jumlah tersebut

meningkat 0,37 persen

dari Maret 2019.

(Sumber : Badan Pusat Statistik 2020)

Disabilitas

Tiga masalah disabilitas

tertinggi di Indonesia, yaitu

kesulitan melihat, kesulitan mendengar,

dan kesulitan berjalan atau naik tangga.

(Sumber Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan RI)

Keterpencilan

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam keterpencilan, baik dari segi geografis maupun sosial-budaya. Kondisi ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sejumlah hal, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Oleh Kementerian Sosial, golongan masyarakat itu disebut sebagai komunitas adat terpencil (KAT). Adapun jumlah KAT yang terdata hingga 2020 mencapai 150.222 kepala keluarga (KK).

(Sumber Kementerian Sosial)